Pamekasan, mediajatim.com — Halakah Tembakau 2023 yang digelar PCNU Pamekasan, Sabtu (29/7/2023), melahirkan lima rekomendasi.
- Meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggolongkan budi daya tembakau sebagai pertanian. Permintaan agar digolongkan sebagai pertanian sebab bisa berdampak terhadap pemberdayaan pembudi daya tembakau yang hampir semuanya adalah petani.
- Pencabutan subsidi pupuk untuk budi daya tembakau perlu ditinjau ulang. Kontribusi sektor tembakau terhadap keuangan negara melalui cukai tembakau atau rokok sangat besar, untuk itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui imbal hasil yang setara bagi pembudi daya tembakau.
- Meminta agar regulasi penerima pupuk bersubsidi dilonggarkan dan tidak harus untuk mereka yang bergabung dalam kelompok tani (Poktan) sebab banyak warga yang semula tidak bertani dan menjadi petani dan tidak tergabung dalam Poktan.
- Pemerintah harus memproteksi tata niaga tembakau berjalan fair dan berpihak kepada petani dengan dua langkah: sampel tembakau harus juga ditimbang dan dibeli, bukan diambil gratis oleh pembeli dan harus diatur dalam regulasi, lalu Break Event Point (BEP) diganti istilah menjadi Biaya Produksi Terendah (BPT).
- Agar terdapat kemudahan dalam proses penyediaan dan penebusan cukai rokok bagi perusahaan UMKM tanpa ada batasan maksimum sebab selama ini, penyediaan cukai rokok untuk pelaku UMKM rokok dinilai ada pembatasan.
5 rekomendasi di atas ditandatangani Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris PCNU Pamekasan.
“Di halakah ini, aparat ada, pengusaha ada, petani ada, semoga ada peningkatan harga yang berpihak ke petani, dan kita akan lebih seriusi ini dengan adanya halakah kedua,” terang Ketua PCNU Pamekasan KH. Taufik Hasyim.
Sementara Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau (P4TM) H. Khairul Umam mengatakan bahwa rekomendasi hasil halakah sangat tepat.
“Kita semua harus bersama-sama agar tembakau Madura ini menjadi primadona lagi dan bisa menguntungkan petani, rekomendasi halakah ini sudah pas dan sudah tepat,” ungkapnya.
Sedangkan Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Ismail mengatakan bahwa legislatif sudah berupaya agar pengambilan sampel tembakau 1 kilogram yang dibolehkan dalam Perda 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura direvisi.
“Kami sudah mengusulkan itu direvisi pada Desember 2022 agar tidak boleh ada pengambilan sampel secara cuma-cuma, dan kita berharap revisi ini segera selesai sehingga bisa segera diterapkan,” paparnya.
Selain itu Ismail juga mengaku akan mengusahakan agar istilah BEP berganti ke BPT.
“Jadi, BEP itu adalah Biaya Produksi Terendah (BPT) dan kita akan usahakan BEP ini berubah istilah jadi BPT dan pabrikan harus membeli jauh di atas BPT, dan ini akan juga direvisi seiring Revisi Perda 2/2022 di atas,” pungkasnya.(*/ky)
