Bangkalan, mediajatim.com — Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli UTM (AMP UTM) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung rektorat kampus setempat, Kamis (4/4/2024).
Aksi demonstrasi itu dilatarbelakangi pihak kampus dan jajaran rektor yang dinilai telah tidak transparans dalam menetapkan kebijakan anggaran.
Koordinator Aksi AMP UTM Ahmad Rival menuturkan bahwa pada tahun ini, Uang Kuliah Tunggal (UKT) UTM naik super drastis.
“Tahun 2023 lalu Rp3 juta, sekarang naik ke Rp7 juta. Kampus UTM ini kami nilai sudah tidak beres, fasilitas masih berantakan UKT-nya malah gak karuan,” kata Ahmad Rival.
Selain itu, Rival juga menyinggung pelaksanaan tes Toefl di UTM. “Tes Toefl dan penilaiannya masih pakai kertas, bukan komputer, jangan-jangan ada kongkalikong, toga wisuda juga disewakan ke mahasiswa, ada apa sebenarnya, kami di sini ingin belajar, jangan peras uang orang tua kami pak,” tegasnya.
AMP UTM juga mendesak pimpinan kampus mengubah keputusan rektorat bernomor 682/UN46 WA.00/2024 tentang wisuda XXXV Tahun 2024.
Pada Poin 2 (A), Ayat 2 dijelaskan bahwa paket toga yang nanti akan dipakai oleh peserta wisuda D3 dan S1 sifatnya hanya pinjaman dan harus dikembalikan sebagai salah satu syarat pengambilan ijazah.
“Kami ingin itu diubah, paket toga yang akan dikenakan oleh wisudawan lulusan D3 dan S1 harus menjadi hak milik wisudawan-wisudawati tanpa harus dikenakan biaya apa pun,” desaknya.
Sementara Rektor UTM Safi’ mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima tuntutan massa aksi dan melakukan dialog bersama. Pihaknya akan meninjau kembali keputusan persoalan toga wisuda dan Toefl.
“Kami terima segala masukan, saran dan kritikan dari para mahasiswa, dan akan ditindaklanjuti nanti dalam rapat pimpinan,” ujarnya, Kamis (4/4/2024).
Sementara terkait UKT mahasiswa yang mengalami kenaikan, kata Safi’, itu terjadi karena perubahan status UTM yang kini menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
“Tetapi jika nanti ada mahasiswa yang benar-benar tidak mampu dan kesulitan, akan ditindaklanjuti. Jika memang benar-benar tidak mampu, nanti akan kami berikan kebijakan lain,” singkatnya.(hel/ky)
