“Petugas yang diduga dari bea cukai itu datang saat lima pekerja tengah melakukan trial mesin, dan trial ini sudah berizin ke Bea Cukai Madura, bukan tanpa izin,” ungkap Alfian, Senin (12/8/2024).
Tembakau
Direktur Jawara Cekcok dengan Petugas Bea Cukai, Diduga Terkait Mesin Rokok
“Itu dijual, setelah dijual bea cukai dapat berapa? Ada yang dapat Rp35 juta dan ada yang Rp25 juta,” beber dia.
H. Her Akan Beli Tembakau Mulai Besok: Jangan Banyak Dikasih Gula karena Bukan Kopi!
“Dan juga jangan banyak-banyak dikasih gula, karena ini tembakau, bukan kopi,” pungkasnya.
Pj Bupati Pamekasan Katakan Tegas kepada Pengusaha: Jangan Oplos Tembakau Madura!
Pertama, kata Masrukin, pengusaha jangan sampai membeli dengan harga murah padahal kualitas tembakaunya bagus.
Pj Bupati: Pemkab Naikkan BPP Tembakau 2024 Agar Petani Tak Merugi!
Pj. Bupati Pamekasan Masrukin mengatakan bahwa kenaikan BPP yang cukup signifikan ini adalah wujud dari keberpihakan pemerintah kepada petani tembakau.
Pemkab Pamekasan Tetapkan BPP Tembakau 2024, Naik Lebih 10 Persen!
Kabid Produksi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Andi Ali Syahbana menuturkan bahwa BPP ini bukan patokan harga melainkan nominal hitungan atas biaya produksi tembakau.
Awal Polisi Curiga Innova Bawa Rokok Ilegal Berujung Kejar-kejaran di Bangkalan
Barang bukti (BB) tersebut lalu dibawa ke Pos PJR Vlll Suramadu. Petugas mengaku akan menyerahkan BB ke Bea Cukai Madura (BCM).
Data H. Her Masuk DTKS Belum Dibenahi, Dinsos Pamekasan Ngaku Sudah Instruksi Penonaktifan!
Pamekasan, mediajatim.com — Nama H. Khairul Umam alias H. Her, masih tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga hari ini, Jumat (19/7/2024). Padahal, 12 Juli 2024 lalu, Dinas Sosial…
Panitia Diskusi Bawang Mas: Jangan Salah Pahami Niat H. Her Merajut Kebersamaan di Pilkada Pamekasan 2024!
Dia menerangkan bahwa H. Her merupakan seorang santri. “Dia rela mengeluarkan hartanya hanya demi ingin melihat ulama bisa bersama dalam pencalonan bupati,” terang Adi, Sabtu (29/6/2024).
Pemkab Tak Bisa Atur Harga Tembakau: DKPP Tentukan BPP, Disperindag Awasi Pengambilan Sampel!
Kabid Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Rayhan Akbar mengatakan hal serupa: tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.