“Keduanya sudah kami nonaktifkan sementara. Saat ini kami menunggu hasil penanganan kasus dari pihak kepolisian,” ungkapnya, Senin (18/3/2024).
hukum
Mediasi Buntu, Kasus Penyerobotan Tanah di Pamekasan Lanjut ke Jalur Hukum
Kuasa Hukum Sri, Hafiz menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mencari jalan damai dengan penggugat agar masalah tanah ini tidak sampai ke jalur hukum.
Lapor Polisi Tanahnya Diserobot, Warga di Pamekasan Malah Digugat Balik ke Pengadilan Negeri
“Tanah korban itu memang berdekatan dengan tanah terlapor, dan sayangnya sertifikat yang baru terbit milik terlapor itu menyerobot tanah milik korban, makanya kok bisa BPN menerbitkan itu,” terangnya.
Lima Profesi Mediator UNIJA Dilantik, Rektor Minta Tingginya Angka Perceraian di Sumenep Diatensi
“Terutama, yang perlu diatensi, terkait kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA). Sebab di Sumenep itu tingkat perceraian sangat tinggi, harus ada mediasi sebelum ada putusan,” paparnya, Kamis (14/12/2023).
Polres Sumenep Belum Tangani Perusakan Rumah Pelaku Pembacokan di Pragaan, Praktisi Hukum: Itu Juga Tindak Pidana!
“Bahkan misal tidak ada laporan, polisi juga bisa memproses. Karena itu termasuk delik umum,” ungkapnya, Kamis (30/11/2023).
Penanganan Dugaan Pencabulan oleh Oknum PNS di Bangkalan Mandek, Korban Belum Dapat Perlindungan
“Ada bukti pengakuan terlapor dalam video, ada pengakuan korban, kenapa kasusnya tidak berkembang,” ungkapnya, Selasa (21/11/2023).
Angka Perceraian di Sampang Tembus 1.196 Kasus, Perselisihan dan Ekonomi Jadi Faktor Dominan
“Sepanjang Januari hingga Oktober 2023, setidaknya ada 874 perceraian akibat perselisihan,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Kamis (16/11/2023).
Diduga Diintervensi Kades dan Diancam Keluarga Terlapor, Ibu Korban Pencabulan di Bangkalan Teken Surat Damai
“Kami menduga pelapor, yakni ibu korban, diancam dan diintimidasi oleh keluarga terlapor, sehingga mau damai, padahal sebelumnya sudah komitmen akan ikut proses hukum sampai tuntas,” ungkapnya, Selasa (14/11/2023).
Cerita Pemilik Lahan Jalan Kinibalu Bangkalan, Tak Kunjung Dapat Ganti Rugi Meski Tempuh Jalur Hukum
“Dulu saya menerima dan menyetujui untuk melepas tanah, karena Pemkab siap memberikan uang pengganti pembebasan lahan Rp2 miliar, tapi ternyata tidak ada,” ungkapnya, Kamis (3/11/2023).
138 BUMDes di Sampang Belum Berbadan Hukum, DPMD Sebut Politik Desa Jadi Hambatan Utama
Perbedaan haluan politik desa, kata Jufri, membuat kepengurusan BUMDes menjadi lemah. Sehingga susah untuk dibadanhukumkan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.