Jangan-jangan, lanjut Bachtiar, orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu justru pemilik tanah yang sebenarnya.
hukum
Proses Hukum Kasus Investasi Rp23 Miliar PT. Sumber Daya Bangkalan Mandek, Kejari Sebut Tak Perlu Tergesa-gesa
Kasus investasi PT. Sumber Daya Bangkalan itu, tutur Fakhri, memang butuh waktu cukup lama penanganannya. Apalagi, Kejari juga mengalami keterbatasan personil.
Pelapor Ungkap Kejanggalan SP3 Polres Pamekasan Terkait Kasus Pemalsuan Akta Hibah Tanah
Vera menilai banyak kejanggalan dari SP3 tersebut. Salah satunya, tanda terima yang tidak diarsipkan dan hanya ditulis di belakang kertas yang tidak dipakai.
Dokumen Mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah Sewakan Kios Pasar Diduga Langgar Hukum: Tak Ada Nomor dan Legal Standing
Alasan ketiga ketidaksahan dokumen tersebut yakni pihak pertama atau mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah diduga tidak mempunyai legal standing.
Berawal Kenalan di Medsos, Pemuda Trenggalek Setubuhi Bocah Kelas V SD
Wakapolres Trenggalek Kompol Sunardi menjelaskan, bahwa tersangka AS (19) mengenal korban T (12) pada bulan Januari 2023 yang lalu melalui salah satu platform media sosial.
Hasil Gelar Perkara Kasus Yazir, Polda Jatim Ambil Alih
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan Eka Purnama menjelaskan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) kini telah mengambil alih kasus tersebut.
5 Kejanggalan Hukum Penyitaan Aset PT BRD oleh Satgas BLBI
Satgas BLBI menduga aset BRD dan BRE yang disita memiliki keterkaitan dengan dua pemilik eks Bank Asia Pasific (Aspac) yakni Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono. Padahal, BRD dan BRE tidak ada sangkut pautnya dengan Aspac maupun dengan Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono.
Keniscayaan Amandemen Konstitusi di Masa Transisi
Oleh: Ribut Baidi Masa transisi kepemimpinan adalah hal lazim terjadi seiring perubahan kebijakan politik global yang berimplikasi terhadap ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sosial dalam suatu negara. Perubahan kebijakan politik…
Bupati Jember Sebut Aplikasi Tilik Desa Dorong Masyarakat Sadar Hukum
Sedangkan pos bantuan hukum, lanjutnya, merupakan wujud tanggung jawab PN Jember dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat secara gratis.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.