“Jika laporannya tentang pelanggaran Pemilu, silakan dilengkapi bukti dan laporan ke Bawaslu. Namun jika soal sengketa hasil, bisa diadukan ke Mahkamah Konstitusi,” terangnya, Rabu (6/3/2024).
Pelanggaran
KPU Bangkalan Terancam Pidana Pemilu, Buntut Abaikan Rekomendasi PSU 5 TPS dari Bawaslu
“Kita lihat saja nanti, hasil kajian Bawaslu akan merekomendasikan apa dan bagaimana,” imbuhnya.
Agendakan Pencocokan Data, KPU Bangkalan Belum Penuhi Saran Bawaslu untuk Pungut dan Hitung Ulang Suara
Sedangkan untuk TPS yang lain, tutur Zainal, akan dilakukan pencocokan data terlebih dahulu sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan. Artinya bukan langsung melaksanakan PSU dan HU sebagaimana rekomendasi Bawaslu.
PN Pamekasan Tangani 2.487 Perkara selama 2023, Didominasi Pelanggaran Lalu Lintas
2.487 perkara yang telah diputus tersebut dengan rincian, 191 pidana, 18 pidana cepat, 2.259 lalu lintas, 5 pidana anak, 5 praperadilan, 24 upaya hukum banding, 10 upaya hukum kasasi, dan 1 upaya peninjauan hukum kembali.
Awasi Netralitas ASN Pamekasan Jelang Pemilu 2024, Bawaslu: Kalau Melanggar Bisa Dipecat!
“Sanksi terberat bagi ASN yang terbukti melanggar, yakni diberhentikan dari jabatannya atau pemecatan, dan kami akan berikan sanksi itu jika sudah sesuai dengan pelanggarannya,” jelasnya.
Bawaslu Bangkalan Tegur Dua Kades Hendak Pasang Baliho Dukung Caleg
“Tim Panwascam memergoki saat banner tersebut hendak dipasang di pinggir jalan raya,” ungkapnya, Rabu (29/11/2023).
Terkait Video Kades Aeng Panas Kampanye PDIP, Bawaslu Sumenep: Kami Masih Mengkajinya!
Bawaslu, kata pria yang akrab disapa Rori tersebut, perlu memastikan terlebih dahulu kapan dan di mana peristiwa tersebut. “Kami tidak bisa berandai-andai, Mas,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Minggu (5/11/2023).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.