MediaJatim.com, Jember – Pemerintah Provinsi Jawa Timur boleh dikata terdepan dalam penerapan teknologi informasi bagi penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan, termasuk pengaggaran (e-budgeting). Bahkan Provinsi Jawa Timur lebih dahulu dari DKI Jakrta dalam menerapkan apa yang biasa disebut dengan smart city tersebut.
Demikian diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Moch. Eksan saat menjadi pemateri dalam acara Hearing (Temu Asministrasi Negara se-Jawa Timur) di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember (Unej), Minggu (12/11).
Menurutnya, penerapan smart city sudah menjadi tuntutan di era keterbukaan dan digitalisasi informasi ini. Manfaatnnya jelas, yaitu kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan maupun dalam mengidentifikasi persoalan yang terjadi di masyarakat.
“Sekarang ukuran smart tidaknya pemerintahan adalah kecepatan dan kemudahan dalam melayani masyarakat. Dan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya.
Dia menambahkan, penerapan smart city juga berlaku pada sistem penggangaran. APBD Jawa Timur yang mencapai Rp. 30,7 Trilyun, penggarannya sudah lama menggunakaan e-budgeting. Dengan sistem itu, Provinsi Jawa Timur ingin memastikan adanya keterbukaan dalam penggunaan uang negara tersebut.
“Dan yang terpenting masyarakat juga bisa memantau langsung,” lanjutnya.
Dalam acara yang bertema “Smart City Sebagai Wujud Pembangunan di Jawa Timur” itu, pesertanya datang dari berbagai perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. Dalam sesi tanya jawab, mereka cukup antusias mengajukan pertanyaan kepada Moch. Eksan.
Reporter: Aryudi A. Razaq
