Aksi Tolak Komisaris BUMD, Mahasiswa ‘Injak-injak’ Bupati Sumenep

MediaJatim.com, Sumenep – Puluhan mahasiswa dari Forum Komunikas Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali melakukan aksi penolakan pemilihan istri bupati Sumenep, Nurfitriana, sebagai anggota komisaris BPRS, salah satu BUMD setempat, Senin (05/02).

Aksi penolakan digelar di depan kantor BPRS, Jl. Trunojoyo Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

“Ini aksi lanjutan. Kami tetap menolak istri bupati jadi komisaris salah satu BUMD,” ungkap Agus Wahyudi, selaku korlap aksi.

Selain melakukan orasi dan membentangkan spanduk kecaman, mahasiswa juga melakukan aksi teaterikal. Seorang mahasiswa berperan sebagai bupati bersama sang istri, menginjak-injak mahasiswa lain yang berperan sebagai rakyat jelata.

Baca Juga:  Hari Ini, Pelatihan Totok Sapu Jagat Berlangsung di Pamekasan

Mereka menggambarkan perilaku bupati yang menginjak rakyat kecil dan mengambil keputusan dengan semena-mena.

Diakhir teaterikal, puluhan mahasiswa menunjukkan aksi menginjak-injak “bupati”, sebagai simbol bahwa kesemena-menaan bupati tidak akan berdaya di hadapan rakyat.

“Istrinya jadi komisaris, bukti bupati semena-mena,” lanjut Agus kepada awak media.

Setelah aksi teaterikal, massa diberikan kesempatan untuk beraudiensi dengan pihak direksi BPRS. Namun demikian, audiensi tersebut tidak menemukan titik temu antara tuntutan mahasiswa dan penjelasan dari direksi BPRS.

Direktur utama BPRS, Novi Sujatmiko menyatakan, pemilihan komisaris tersebut sudah sesuai prosedur.

Baca Juga:  Dari Gaduh Komisaris BPRS Hingga Apalagi?

“Yang bersangkutan sudah mengikuti fit and proper test di OJK. Dinyatakan lolos. Prosedur lain juga sudah sesuai,” tutur Novi yang diwawancarai pasca audiensi.

Meskipun pihak direksi bersikukuh bahwa pemilihan istri bupati, Nurfitriana sudah sesuai prosedur, mahasiswa tetap menuding bahwa ketetapan tersebut akan mempermudah perilaku nepotisme.

Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu lalu FKMS melakukan aksi di depan kantor Pemkab Sumenep, dengan tuntutan serupa. Sebab pemilihan istri Bupati Sumenep sebagai komisaris BUMD telah menyalahi PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan ditengarai mempermudah praktik nepotisme.

Reporter: Nur Khalis

Redaktur: Sule Sulaiman

WhatsApp chat