MEDIAJATIM.COM | Jember – Pasangan calon Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember, H Hendy-Gus Firjaun tidak hanya memikirkan pembangunan ekonomi dan pendidikan, namun juga berkomitmen menuntaskan kasus pertanahan yang terjadi di Jember. Menurut juru kampanye H Hendy-Gus Firjaun, Moch. Eksan kasus sengketa tanah di Jember, terutama yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan swasta maupun plat merah, masih belum kelar, dan itu berpotensi menjadi bom waktu yang bakal mengacaukan stabilitas keamanan Jember.
“Jangan khawatir, jika Haji Hendy dan Gus Firjaun diberi kepercayaan oleh masyarakat Jember tanggal 9 Desember nanti, insyaallah soal sengketa tanah beres,” tuturnya saat berkampanye di Desa Sabrang (rumah Junaidi Abdullah), Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Jawa Timur, Selasa (3/11/2020).
Menurut Eksan, tidak begitu susah untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebab sudah ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut dari pemerintah pusat, yaitu melalui Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di mana dalam tataran teknis di tingkatan kabupaten, dibentuk sebuah tim GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria).
“Maka hendaknya tim GTRA tersebut bisa bekerja optimal untuk mewujudkan cita-cita pelaksanaan Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maupun amanat dari UUPA 1960 yaitu sebagai alat untuk memakmurkan petani. Kita dorong GTRA untuk bekerja semaksimal mungkin,” urainya.
Selain itu, H Hendy-Gus Firjaun juga dipastikan mempercepat pelaksanaan redistribusi aset dan perhutanan sosial yang tepat sasaran guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
“Tidak hanya itu, nanti bupati dan wakil bupati akan membentuk tim untuk memberikan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif,” jelasnya.
Yang terakhir, yang tak kalah pentingnya dalam rancangan program agraria pasangan H Hendy-Gus Firjaun adalah melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat dan tanah wakaf, sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa atas tanah.
“Jadi calon bupati dan calon wakil bupati kita, punya punya rencana yang komplit di bidang pertanahan. Dan ini sangat penting, sebab semakin lama lahan semakin berkurang, sedangkan jumlah manusia semakin banyak. Ini tentu berpotensi menimbulkan kasus yang terkait pertanahan,” pungkas Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu.
Reporter: Aryudi A Razaq
Redaktur: Sulaiman
