Bangkalan, mediajatim.com — Setiap musim hujan tiba, jalan menuju kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) jadi langganan genangan air.
Atas fenomena tersebut, para mahasiswa, yang diwakili oleh BEM UTM, melakukan audiensi dengan Komisi C DPRD Bangkalan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Senin (13/3/2023).
Presiden Mahasiswa UTM Roby Gunawan mengatakan, audiensi yang berlangsung di gedung DPRD Bangkalan tersebut, untuk meminta dan menagih janji perbaikan dan pembangunan saluran drainase pada akses jalan menuju kampus.
Karena banjir lokal di jalan menuju UTM, kata Roby, memang terjadi karena karena saluran drainasenya terputus, dan pembuangan menuju sungai dan laut tidak ada.
“Padahal 13 tahun lalu, Dinas PUPR Bangkalan sudah berjanji akan memperbaiki, tapi tidak ada bukti dan realisasi atas janjinya tersebut,” ungkapnya, Senin (13/3/2023).
Menurut Presma UTM, Pemkab Bangkalan tidak amanah menjalankan kinerjanya. “Kami minta ini segera ditangani, kalau tidak, kami berjanji akan melakukan aksi demonstrasi,” ancamnya.
Menanggapi paparan audiensi BEM UTM, Kepala Bappeda Bangkalan Eko Setyawan menjelaskan, bahwa anggaran untuk drainase dan perbaikan jalan sudah selesai dibagi. Sedangkan untuk di UTM kemungkinan akan dilakukan normalisasi saja.
“Kalau sekarang anggaran sudah dibagi, mungkin nanti hanya kebagian normalisasi saja,” ungkapnya, Senin (13/3/2023).
Jika ingin menjadi prioritas perbaikan di tahun 2024, kata Eko, Mahasiswa harus aktif mengikuti dan mengusulkannya melalui Musyawarah Perkembangan Desa (Musrembang) setempat.
“Kalau nanti diusulkan melalui Musrembang, akan kami jadikan prioritas di 2024,” tuturnya.
Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno. Pihaknya justru mengaku tidak tahu jika disekitar UTM sering terjadi banjir lokal, yang disebabkan oleh drainase yang terputus dan tidak adanya jalur air ke sungai dan laut.
“Saya baru tahu kalau drainasenya putus, sebelumnya saya kira hanya banjir lokal karena saluran tersumbat saja,” tukasnya usai audiensi, Senin (13/3/2023).
Atas persoalan tersebut, Politisi Partai PDI Perjuangan itu meminta agar Bappeda bisa menyediakan solusi di tahun 2023. Salah satunya normalisasi, selebihnya nanti, lanjut Suyitno, akan diprioritaskan di 2024.
“Kalau saluran tidak terhubung dengan laut atau sungai tentu ini harus ditangani, makanya kami pertemukan langsung dengan Pemkab,” pungkasnya.(hel/faj)
