Bangkalan, mediajatim.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Semangat Kebangsaan Eratkan Persatuan Menyongsong Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil” di Gedung RP Mohammad Noer, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jumat (7/7/2023).
Mahfud MD membuka orasi ilmiahnya dengan membahas konsep demokrasi. Menurutnya, demokrasi bisa dicapai dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Sistem demokrasi ini, kata Mahfud, intinya adalah pemencaran kekuasaan. Jadi tidak boleh ada oligarki atau penguasaan oleh sekelompok orang di negara yang menganut demokrasi.
“Apakah demokrasi itu baik? Jawabannya tidak. Demokrasi tidak baik. Tetapi ia merupakan yang terbaik di antara semua sistem pemerintahan yang sama-sama jelek,” terangnya, Jumat (7/7/2023).
Dalam salah satu buku “Filsafat Politik Plato”, ucap Mahfud, demokrasi itu berbahaya, bahkan sering menyesatkan, karena mempercayakan pemerintahan kepada rakyat.
“Ini bahaya kalau kemudian ternyata rakyatnya masih bodoh, miskin, dan bisa dibeli dengan politik uang,” ucapnya.
Jika sudah terjadi politik uang, tutur Mahfud, demokrasi akan cacat, sebab yang terpilih bukan benar-benar dipilih oleh rakyat atau mewakili rakyat, tapi suara yang dibeli dengan uang, teror, dan penipuan.
Lebih lanjut pria asal Pamekasan itu menjelaskan bahwa demokrasi juga bisa melahirkan demagog, yakni orang yang terkenal dan populer padahal dia juga bisa dibeli. Demagog adalah orator yang sering bohong, selalu membuat janji, kemudian ingkar, mencalonkan lagi, lalu janji lagi.
“Selain itu, demokrasi juga dapat melahirkan narsistik. Sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa pilihan politiknya adalah yang paling baik, kemudian diumumkan dan disebarkan pada rakyat,” terangnya.
Kendati demokrasi bahaya, ujar Mahfud, menurut Plato demokrasi jauh lebih baik dibandingkan dengan autokrasi dan oligarki.
“Semua sistem pemerintahan ini pasti punya sisi baik dan buruk. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan di negara A baik, negara B tidak baik, konsekuensinya beda,” tuturnya.
Misal ada yang mengatakan bahwa khilafah, imamah dan imarah lebih baik untuk negara yang mayoritas penduduknya Islam, kata Mahfud, itu salah. Sebab, negara berperilaku Islam yang baik itu justru di New Zealand.
“Artinya, untuk menjadi negara yang berperilaku Islami dan baik, bukan dari negaranya, tapi moralitas setiap individunya,” tegasnya.
Para ulama dan khulafaurasyidin, kata Mahfud, dulu juga menggunakan sistem khilafah, tapi sistem khilafah yang mereka terapkan tetap tidak lepas dari prinsip musyawarah.
Di Indonesia yang menganut demokrasi pun, tutur Mahfud, sama. Dulu para ulama dari berbagai kalangan juga bermusyawarah dengan Bung Karno, hingga kemudian lahir NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara.
“Mau seperti apa pun perdebatannya, para ulama menyepakati bahwa semua harus kembali damai,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Mahfud, Pemilu 2024 harus sama-sama dijaga agar terlaksana secara langsung, umun, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta aman dan lancar. Jika ada kecurangan, maka laporkan ke pengadilan.
“Bagi calon atau pendukung yang kalah, harus kembali mengikuti demokrasi dan mengikuti keputusan negara,” pungkasnya.(hel/faj)
