MediaJatim.com, Jember – Perkembangan akses teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan mumpuni membuat radikalisme dan konten hoax mudah diterima di kalangan masyarakat. Hal inilah yang melandasi diskusi publik “Membentengi Pesantren dan Masyarakat dari Sikap Intoleransi, Hoax, dan Radikalisme” di Ponpes Miftahul Ulum, Glagahwero, Kalisat (23/07).
KH. Hodri Arief, salah satu pembicara, mengungkapkan bahwa radikalisme muncul karena para pelaku atau penganut paham radikal meyakini diri bahwa mereka paling benar dan elemen umat Islam yang lain salah. Selain daripada itu, pemahaman dangkal terhadap ajaran-ajaran Islam membuat mudah diterima serta mudah terpancing emosi terhadap konten-konten yang bersifat provokatif.
“Pemahaman agama yang lemah ini kemudian semakin diperparah oleh pembusukan agama oleh politik,” pungkasnya.
Pengasuhuh Ponpes Bahrul Ulum, Silo, Jember, tersebut juga mengungkapkan bahwa pesantren memiliki peran penting untuk menangkal paham radikal. Salah satunya adalah menjaga eksistensi pesantren. Sebab, masyarakat pesantren, dengan multi-kultur di dalamnya, mengajarkan sikap toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
KH. Muhammad Ghufron Wahid, Lc, pembicara lain, mengungkapkan bahwa sebenarnya hoax bukanlah fenomena baru. Hoax sudah ada sejak zaman dulu yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Belajar dari kisah pergulatan para pemikir Islam zaman dulu, cara terbaik mengatasi hoax dan radikalisme adalah kasih sayang.
“Ciri sikap muslim yang baik adalah terbuka (tidak eksklusif) dan menghormati perbedaan. Membalas kejahatan dengan kebaikan,” jelasnya.
Pada akhir acara, santri dan undangan bersama-sama mendeklarasikan diri demi terwujudnya Indonesia damai. Salah satu dari deklarasi tersebut adalah menolak menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian dan isu SARA yang berpotensi memecah-belah persaudaraan bangsa.
Beberapa isi deklarasi lainnya adalah mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah, ulama dan semua elemen bangsa yang berkomitmen dan berpegang teguh pada prinsip Bhineka Tunggal Ika, siap membela dan membentengi persatuan Indonesia dengan menolak keras faham-faham radikal, perilaku intoleran dan segala bentuk aksi terorisme.
Sebagai warga negara Indonesia, mereka juga berikrar diri setia kepada NKRI, PANCASILA, UUD 1945 dalam bentuk partisipasi nyata dalam membina keutuhan bangsa dan negara, serta mentaati, mendukung dan mengawal pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai pemerintahan yang sah dan legitimate secara konstitusional menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
Reporter: HS Putra
Redaktur: Sulaiman
