Bangkalan, mediajatim.com — Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab setempat, Selasa (31/10/2023).
Massa aksi mempersoalkan adanya pungutan liar untuk seragam sekolah dan alih fungsi lahan petani.
Aktivis PMII Bangkalan Syamsul Hadi mengatakan, dugaan pengondisian pembelian seragam siswa di Bangkalan dilakukan oleh salah satu koperasi sekolah. Harga yang tinggi membuat wali murid merasa berat.
“Wali murid dipaksa membeli atribut di koperasi sekolah. Wali murid ingin beli di luar sekolah takut anaknya tidak diterima bersekolah. Ini pemaksaan,” ungkapnya, Selasa (31/10/2023).
Berdasarkan data yang diperoleh PMII Bangkalan, ucap Syamsul, harga yang dipatok Rp1,5 juta. Dengan harga tersebut, siswa mendapatkan kain batik, kain rok, kaos kaki, kerudung, ikat pinggang dan baju olahraga. Sementara siswa harus jahit sendiri.
Syamsul menyebut fenomena ini sebagai industrialisasi pendidikan, yakni satu keadaan di mana dunia pendidikan dijalankan bukan lagi dengan cara-cara yang luhur tapi melalui model-model industri.
“Kami sudah pernah membawa masalah pungli ini ke Dinas Pendidikan Bangkalan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bangkalan, tapi tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.
Selain menyoroti masalah pendidikan, massa aksi juga menyoal kesejahteraan petani yang hari ini terus menurun karena alih fungsi lahan.
Ketua DPC GMNI Bangkalan Saiful Arif meminta kepada Pemkab agar nasib petani dan lahan pertanian di Bangkalan diperhatikan. Sebab, banyak petani yang lahannya dialihfungsikan untuk kegiatan pembangunan.
“Kami minta alih fungsi lahan itu dihentikan, perhatikan nasib petani, sediakan alat mesin pertanian dan pupuk bersubsidi,” terangnya, Selasa (31/10/2023).
Asistem Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Ismet Efendi menanggapi tuntutan dan persoalan yang diadukan oleh massa aksi.
“Masalah adanya dugaan pungli seragam, Pemkab sudah beberapa kali melakukan pemanggilan, dan itu sudah selesai, apalagi sekarang bukan lagi ajaran baru,” terang Ismet kepada massa aksi, Selasa (31/10/2023).
Jadi, tutur Ismet, Pemkab akan mengantisipasi persoalan tersebut menjelang penerimaan siswa baru yang akan datang.
Ismet juga menambahkan, Pj Bupati Bangkalan tidak menemui peserta aksi karena sedang berada di Jakarta, ada pertemuan dengan Presiden bersama semua Bupati se-Indonesia.
“Kami sudah sampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa Pj Bupati sedang ada agenda dan tidak bisa menemui massa aksi, tapi mereka tetap datang,” pungkasnya.(hel/faj)
