Di depan rumah, dan sekitar Pondok Pesantren Al Hamidiyah, tinggi air mencapai leher orang dewasa. Ini banjir kedua setelah 31 Desember 2022 lalu.
Daerah
Nihil Anggaran, Pemkab Pamekasan Dinilai Tak Serius Wujudkan Kota Literasi
Menurut alumnus Universitas Madura itu, pemkab sepertinya lebih puas dengan label saja, bukan kepada proses yang harusnya dilaksanakan terlebih dahulu.
Tari Topeng Patengteng, Budaya Masyarakat Bangkalan untuk Menjaga Kelestarian Air
Tari Topeng Patengteng, lanjut Ayani, merupakan pertunjukan yang digelar untuk melaksanan tradisi mengawinkan sumber mata air, yang oleh penduduk setempat biasa dilakukan setiap tahun.
Sungai Arosbaya Butuh Normalisasi untuk Antisipasi Banjir Kembali Melanda
Plt. Bupati Bangkalan Mohni memantau langsung kondisi DAS di wilayah Sungai Arosbaya.
Hari Pertama UHC di Pamekasan, BPJS Pantau Pelayanan, Kadinkes Ambil Cuti
Namun, Kadinkes tidak bisa menyertai proses pemantauan implementasi tersebut. Sebab, tengah mengambil cuti.
Peralihan Jadi Taman Budaya Pamekasan Tidak Jalan, DKP Sebut Terkendala Anggaran
Ketua DKP Widya Pratopo mengatakan, ketersediaan anggaran menjadi kendala sejauh ini. Bahkan, pihaknya mengaku belum mengetahui besaran dana hibah yang akan diterima DKP pada tahun 2023 ini.
Cerita Amrullah, Ketua PN Pamekasan yang Pernah Ditawari Perempuan Cantik dan Lembaga Pendidikan
Bukan tidak tergiur, kata mantan Wakil Ketua PN Bantul tersebut. Namun, dirinya lebih memilih untuk mensyukuri yang sudah diberikan tuhan berupa keluarga dan pekerjaannya.
RSUD Waru Pamekasan Akhirnya Bisa Kembali Layani Pasien BPJS, DPRD: Warga Pantura Bisa Nikmati UHC di Sana
Melihat hal itu, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fanshori mengatakan, pemutusan kontrak BPJS ini justru menuai hikmah.
Setahun Dijabat Plt, Kini Dirut PDAM Bangkalan Diisi Orang yang Pernah “Dipecat”
Plt Bupati Bangkalan Mohni mengatakan, seleksi pejabat definitif PDAM Sumber Sejahtera dilakukan secara terbuka untuk umum. Tanpa adanya suap, dan melibatkan pihak-pihak yang kredibel.
Petani di Pamekasan Beli Pupuk Urea Rp200 Ribu Per Sak, DPRD: Ini Imbas Pengawasan Lemah!
Tetapi, meskipun sudah diatur, seorang petani di Kecamatan Pakong, Nurul Aisyah, mengaku membeli pupuk bersubsidi jenis Urea Rp200 ribu per sak.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.