“Dua Plt ini ditunjuk langsung oleh Pak Bupati Pamekasan, sebab beliau yang mempunyai kewenangan,” ungkapnya, Selasa (15/8/2023).
opd
Bupati Pamekasan Minta ASN Bebas dari Kepentingan Politik
“Jabatan bupati dan wakil bupati itu politis, namun saya harap para staf di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik,” ungkapnya, Selasa (1/8/2023).
Wujudkan Birokrasi Profesional, BKPSDM Pamekasan Analisis Kesenjangan Pendidikan dan Kompetensi ASN
“Tidak ada penurunan jabatan, namun lebih kepada pemberdayaan SDM di setiap OPD, agar para ASN bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai hasil penilaian analisis kesenjangan ini,” jelasnya.
P4TM Bawa Tujuh Aspirasi Petani Tembakau ke DPRD Pamekasan, Salah Satunya Minta Jamin Ketersediaan Pupuk Subsidi
“Pupuk subsidi untuk tembakau itu katanya dicabut, mohon ini segera ditindaklanjuti dengan bijak, agar ketersediaannya terjamin dan keluhan para petani tembakau mengenai harga pupuk bisa diatasi,” katanya.
PAD dari Tiga OPD Pemkab Bangkalan Hanya Ditarget Puluhan Juta Rupiah
Adapun tiga OPD tersebut di antaranya, Dinas Pendidikan dengan target PAD Rp72 juta, Dinas Perikanan dengan target PAD Rp26 juta serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) dengan target PAD Rp1,2 juta.
Efek Kasus Tipikor Jual Beli Jabatan, Lima OPD di Bangkalan Tak Akan Punya Kadis Definitif selama Tahun 2023
“Kepala Dinas (Kadis) di lima OPD ini, sebelumnya dijabat oleh pegawai yang saat ini menjadi tipikor jual beli jabatan di Bangkalan, pada Desember 2022 lalu,” ulasnya.
KPK Sebut Bupati Bangkalan Terima Suap Rp5,3 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan dan Fee Proyek
Menurut Ketua KPK Bahuri, Bupati Bangkalan bersama lima tersangka lainnya resmi menjadi tahanan KPK sejak Rabu, 7 Desember 2022. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan.
Diperiksa 30 Menit, Bupati Bangkalan Resmi Ditahan KPK
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron bersama lima pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 30 menit di Mapolda Jawa Timur, Rabu (7/12/2022).
Cak Nur: Perjanjian Berbasis Elektronik Tingkatkan Kinerja OPD
MediaJatim.com, Sidoarjo – Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan perjanjian kerja berbasis elektronik. Hal ini merupakan amanah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.