“Di forum sempat ada usulan agar ditunjuk saja ketuanya. Atau disepakati saja siapa ketuanya. Namun forum menolak. Pemilihan dilanjutkan secara terbuka dan langsung,” terangnya, Sabtu (16/11/2024).
pers
Menilik Pasal Pembungkam Kebebasan Pers pada RUU Penyiaran
RUU ini memiliki potensi untuk membatasi hak-hak publik mendapatkan informasi lebih banyak di media massa dan media sosial. Misal kita tilik beberapa pasal pada draf RUU Penyiaran pada 24 Maret 2024 sebagai berikut.
Hadiri Diskusi Jurnalis Pamekasan, Pj Bupati Masrukin Mengaku Tak Antikritik demi Kemajuan Daerah
“Kami dari pihak Pemkab Pamekasan tidak antikritik. Selama niatannya untuk mendorong kemajuan daerah, semua masukan dan kritikan kami anggap penting supaya kami senantiasa bisa berbenah,” ujarnya.
Jurnalis Pamekasan Gelar Aksi Tolak Rancangan Undang-Undang Penyiaran
“Kami meminta kepada DPRD Pamekasan melanjutkan tuntutan kami ke pusat agar RUU tersebut tidak disahkan, dan wajib diperbaiki lagi,” ucapnya.
UKW di Jatim Diikuti 138 Peserta, Dewan Pers Soroti Media yang Tak Patuh Kode Etik Jurnalistik
Kata Ninik, media pers saat ini banyak yang tidak mematuhi kaidah jurnalistik dan KEJ. “Kami menginginkan agar pemberitaan yang diterbitkan media pers berpedoman kepada KEJ dan kaidah jurnalistik yang telah disepakati, sehingga berita benar-benar sesuai fakta dan sesuai aturan,” jelasnya.
Buka Bersama Ratusan Jurnalis, Pj Bupati Pamekasan Ajak Media Konsisten Mengontrol Kebijakan
Masrukin juga memberi apresiasi khusus atas pemberitaan-pemberitaan yang telah muncul mengontrol kebijakan publik di Pamekasan.
Peringati HPN ke-78, PWI Bangkalan Minta KPU dan Bawaslu Lebih Terbuka Jelang Pemilu 2024
Karena itulah, lanjut Mahmudi, ruang konfirmasi untuk insan pers harus disediakan, baik oleh KPU atau Bawaslu. Jadi KPU dan Bawaslu harus lebih terbuka dan mudah saat dihubungi wartawan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.