“Karena fakta di lapangan, masih ada manipulasi dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan masyarakat,” tambahnya.
raperda
Soroti Tambang Ilegal dan Alih Fungsi Lahan, DPRD Sumenep Minta Raperda Perubahan RTRW Ditinjau Ulang
“Jangan lupa, perubahan RTRW ini juga harus memperhatikan dampak dan mamfaat untuk masyarakat pada aktivitas penambangan liar, seperti galian C dan pengalihfungsian lahan,” ungkapnya, Selasa (3/10/2023).
DPRD Sumenep Paripurnakan Nota Penjelasan 4 Raperda, Salah Satunya tentang Perubahan RTRW
“Saya berharap pembahasan Raperda ini tidak ada kendala, begitu juga teman-teman DPRD lainnya hendaknya serius membahas Raperda itu. Jangan sampai terganggu karena sibuk turun ke Dapil untuk persiapan Pileg 2024,” pungkasnya.
Paripurnakan Raperda Perubahan APBD 2023, Ketua DPRD Sumenep Harap Kemajuan Daerah Dipercepat
Dalam rencana perubahan APBD 2023 ini, tutur Nyai Eva, pendapatan APBD yang semula sebesar Rp2,420,643,286,694 ditambah Rp39,512,634,026, sehingga naik 1,63 persen, atau menjadi Rp2,460,155,920,720.
Rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022, Fraksi-Fraksi DPRD Sumenep Beri Pandangan Umum
“Kami berharap, pandangan umum fraksi-fraksi ini dapat memberikan perspektif dan paradigma atas materi dan substansi, sehingga nanti dapat lebih bermanfaat pada Pemkab Sumenep,” ujarnya, Senin (12/6/2023).
Selain Paripurnakan LKPJ 2022, DPRD Sumenep Juga Bahas Tiga Raperda
“Semoga pembahasan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” pungkasnya.
Diperjuangkan Komisi B, Raperda Perlindungan Petani Garam Masuk Propemperda 2021
“Setelah NA selesai, nantinya raperda itu akan dibahas. Kami hanya berwenang mengusulkan, selanjutnya merupakan kewenangan Bapemperda,” katanya, Kamis (10/6/2021).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.