Oleh: Moh. Jufri Marzuki*
“Aku adalah pelayan, tuanku adalah rakyat”.
Kalimat inspiratif di atas saya temukan di status fesbuk seorang teman dunia maya. Pendek, namun menghentak kesadaran. Singkat, tapi mampu menggugah semangat pengabdian para pemimpin dan wakil rakyat di negeri ini. Dalam batin terbetik sebaris do’a; “semoga mereka juga membaca”. Amin!
Di penghujung tahun 2017 ini, alunan lagu politik mulai bergema di mana-mana. Sebagai bagian dari penduduk Jawa Timur, saya menikmati ritmenya. Meski masih sebatas pengenalan, satu persatu, perlahan namun pasti, opini publik mulai terseret oleh arus politik yang mulai menjerat secara psikologis. Paling tidak, masyarakat sudah berani menilai, dan menyediakan tempat terindah dalam hati masing-masing, bagi seorang calon pemimpin.
Dalam konsep logika terbalik, saat ini rakyat sedang diburu untuk dijadikan ‘tuan’ oleh para calon ‘pelayan’. Mereka berusaha memberikan kesan terbaik untuk calon ‘majikan’ agar sudi memilihnya menjadi ‘abdi’ setia yang akan mendengar setiap keluh kesah dan keinginan sang ‘majikan’ dan berjanji mewujudkan keinginan tersebut dengan “service” yang memuaskan. Dalam banyak kasus politik, para pengamat mengatakan bahwa itu pencitraan.
Membaca perjalanan kontestasi pilgub Jawa Timur yang sudah di ambang mata, sekian calon mulai bermunculan. Ada pemain lama, ada pula pendatang baru yang ingin mencoba peruntungan nasib menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, tidak semudah itu. Militansi pemilih tidak mudah dilunturkan. Dalam ilmu politik, masyarakat Jawa Timur sudah mampu menunjukkan budaya politik partisipan yang identik dengan kecerdasan dan lambat laun meninggalkan budaya pilitik parokial yang lebih dekat pada kesan awam.
Bahkan, bila berkaca pada pilgub periode sebelumnya, masyarakat Jawa Timur yang notabene beragama Islam, merupakan basis kaum santri serta penganut kuat ideologi NU (Nahdlatul Ulama), namun tetap mampu menentukan pilihan politiknya secara cerdas, kompetitif dan sportif meski ada dua kader NU yang saling bersaing merebut simpati pemilih. Melalui istikhoroh politik, mereka mampu melewati suasana batin yang begitu ambigu. Sebab, dua pasangan yang harus mereka pilih di TPS sama-sama terdiri dari unsur kaum santri.
Akhirnya, siapa pun yang terpilih waktu itu, pemenangnya tetap kaum nahdliyyin. Pasalnya, tidak ada kekuatan politik di luar kaum nahdliyyin yang berpotensi memecah belah soliditas pemilih yang rata-rata kaum aswaja. Bahkan, Penganut ideologi lain mau tidak mau harus bergandengan tangan bersama kaum nahdliyyin demi memenangkan pasangan calon hingga ke pintu gerbang kemenangan.
Kini, gelombang politik nasional yang kentara dengan isu sara, memberikan pengaruh signifikan pada kancah perpolitikan di tingkat provinsi. Hal ini tercium dengan baik oleh indera politik para elit partai di tingkat lokal. Kemunculan Lanyalla Matalitti dalam bursa cagub Jawa Timur, adalah angin segar bagi kelompok Islam Radikal karena membawa restu dan dukungan dari tokoh -yang dianggap- imam besar oleh kelompok FPI (Front Pembela Islam); Habib Riziq Syihab.
Pastinya, kelompok PAN dan PKS akan berada di garda depan untuk mendukung mati-matian calon gubernur impian FPI tersebut. Maklum, secara pemikiran dan ideologi keagamaan kedua partai tersebut adalah anak ideilogis dari gerakan-gerakan Islam wahabis berkedok anti khurafat, tahayul dan syirik meski sedikit malu-malu menyatakan khilafis.
Kedua partai lumayan besar di atas juga akan berada di garda depan untuk mendukung mati-matian calon gubernur impian FPI tersebut. Mafhum, secara pemikiran dan pandangan ideologi keagamaan, kedua partai tersebut adalah sayap ideologis dari gerakan-gerakan Islam puritan, meski sedikit malu-malu untuk menyatakan sebagai ideologi import dari negara Arab. Apologi apa pun tidak akan mampu mematahkan asumsi ini. Mata publik tidak bisa dikibuli, bahwa ada agenda politik besar di balik gerakan berpaham puritan mengatasnamakan pemurnian agama dan “back to sunnah” ini.
Inilah saatnya, kelompok radikalis kontra Islam Nusantara ala Nahdlatul Ulama memiliki poros politik alternatif untuk menyalurkan hak suaranya secara terarah. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sebagai organisasi yang sudah lama berafiliasi dengan partai Islam kanan memang telah resmi dibubarkan. Tetapi ideologi mereka tetap terjaga dan menggurita menyusup sebagai ruh gerakan politik pada partai-partai tertentu.
NU pun harus berhati-hati. Kehadiran calon dari kelompok radikalis akan banyak menggembosi kantong-kantong suara yang dulu setia memberikan hak suara, terutama di wilayah kota tempat paham keagamaan instant melalui ustadz dadakan berkembang dan menjadi trend baru dalam beragama. Jika tidak disikapi dengan jeli, sigap dan cekatan justru akan merugikan secara elektoral.
Begitu juga dengan di daerah pedesaan, penulis berpretensi bahwa akan ada penyusutan suara yang signifikan untuk para calon dari kader NU. Fakta saat pilgub tahun sebelumnya tidak bisa dijadikan refrensi, apalagi tolok ukur strategi pemenangan. Suhu politik nasional terutama di Jakata saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur menyisakan cerita politik yang secara psikologis membuat masyarakat pemilih di daerah menjadi resisten, “emmoh”, bahkan anti terhadap hal-hal yang berbau ke-NU-an.
Tidak hanya bagi mereka yang jelas-jelas berada di luar garis NU -baik secara struktural maupun kultural-, mereka yang jelas-jelas hidup, di-didik dan dibesarkan di lingkungan kiai dan pesantren berpaham Ahlus Sunnah Waljama’ah ala NU juga ikut terseret pada arus yang berlawanan. Sehingga, timbul paham-paham NU baru yang dipelintir dengan berbagai sebutan. Seperti NU garis lurus, NU garis bengkok, NU kanan dan NU kiri.
Apalagi jika dihubungkan dengan perang medsos yang tak kunjung usai hingga sekarang. Runcingnya perbedaan pandangan keagamaan, semakin memperuncing pula perbedaan dalam pilihan politik. Aksi saling menghujat dengan ujaran-ujaran kotor penuh kebecian terus dilancarkan, bahkan berakhir di meja hijau, kecuali bagi mereka yang bersedia tabayun, ishlah dan memberi klarifikasi. Ujung akhirnya bermuara pada penyesalan dan saling memaafkan.
Ternyata, militansi berlebihan terhadap organisasi yang resisten dengan NU dan berujung pada pelanggaran hukum terutama pasal penggunaan ITIE tersebut banyak muncul dari kaum sarungan yang dulu kental kesantriannya dan loyalitasnya begitu tinggi terhadap pesantren. Tapi kini, ulama pesantren dihina, kiai dibully, kearifan lokal dicaci, khazanah karya ulama salafus shalih dilangkahi dan NU beserta seluruh badan otonomnya diperangi. Penulis menjadi semakin pesimis, jangan-jangan kader-kader NU di kancah politik Jawa Timur tidak akan mendapat simpati lagi.
Dari sini, niat politik para kontestan perlu dijabarkan lagi kepada kaum pemilih lintas organisasi, partai, agama, aliran, ideologi, letak geografis, suku dan budaya. Mereka hadir untuk mengabdi, bukan untuk di-diskriminasi. Berikan kesempatan yang sama untuk menawarkan program lewat media sosial atau panggung kampanye secara massal tanpa ada penjegalan, pemboikotan dan bentuk-bentuk aksi penolakan lainnya. Cukup pilgub di Jakarta beberapa waktu lalu menjadi pelajaran. Jangan ada lagi propaganda politis bermuatan sara yang sarat dengan fitnah, hoax dan ujaran kebencian.
Mari kita kembali kepada fitrah politik masing-masing. Jika secara hakikat kita sebagai rakyat adalah raja, tunjukkanlah bahwa kita adalah raja yang bijaksana. Berikanlah kesempatan yang sama kepada pelayan kerajaan untuk meyakinkan kita bahwa mereka yang paling mampu memberikan pelayanan terbaik. Mereka para kontestan adalah para calon pelayan dengan skill menejerial, kompetensi dan pengalaman yang tidak perlu diragukan. Ciptakan ruang dan suasana yang kondusif bagi mereka untuk meyakinkan. Toh pada akhirnya kita sebagai tuan, majikan dan raja yang akan menentukan.
*) Penulis adalah pegiat diskusi sosial, politik, dan keagamaan, aktif di Kolom Ilmiyah Al-Ghazali, tinggal di Dusun Nyalaran, Blumbungan Pamekasan.
Foto: Istimewa
