Dokumen Mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah Sewakan Kios Pasar Diduga Langgar Hukum: Tak Ada Nomor dan Legal Standing

Media Jatim
Pamekasan
(Dok. Media Jatim) Dokumen perjanjian sewa-menyewa mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah terkait kios Pasar Palengaan.

Pamekasan, mediajatim.com — Dokumen Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Kios di Pasar Palengaan yang ditandatangani mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah dengan salah seorang warga Dusun Kapasan, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan Fathur Rozi pada 2018 lalu, dinilai tidak sah dan melanggar hukum.

Penilaian ini muncul dari analisis Sekjen DPC Peradi RBA Madura Marsuto Alfianto. Dia mengatakan, surat pemerintah seharusnya mencantumkan nomor surat.

“Saya mengatakan tidak sah karena pertama, dokumen perjanjian tersebut tidak mencatumkan nomor surat,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Jumat (5/5/2023).

Nomor surat tidak penting apabila itu perjanjian sewa-menyewa antarpribadi atau perorangan. Berbeda dengan instansi pemerintahan, kata Alfian.

“Kedua, dalam dokumen tersebut menyebutkan nominal sewa, maka mantan Kadishub Ajib, jika memang sebagai delegasi pemerintah harus mencantumkan rekening resmi pemerintah bukan rekening pribadi, bahkan tidak boleh secara kontan,” paparnya.

Baca Juga:  Berharap Masyarakat Teladani Rasulullah, Pegadaian Syariah Sumenep Gelar Maulid Nabi Muhammad

Alasan ketiga ketidaksahan dokumen tersebut yakni pihak pertama atau mantan Kadishub Pamekasan Ajib Abdullah diduga tidak mempunyai legal standing.

Sebab, surat tersebut tidak memiliki landasan peraturan pemerintah daerah, tidak ada nomor suratnya, dan tidak ada landasan pendelegasian Pemkab Pamekasan ke Dishub untuk menyewakan kios.

Sehingga dokumen surat ini, kata Direktur LBH Pusara itu, mengindikasikan urusan pribadi dan tidak tertib administrasi dan hukum.

“Ajib ini seolah-olah bertindak sebagai pemilik kios, padahal bukan miliknya dia, tentu hal ini tidak dibolehkan,” tegasnya.

Sementara pelaksana tugas (Plt) Inspektorat Daerah Pamekasan Nurul Widiastuti menjelaskan bahwa kios pasar adalah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), bukan Dishub.

Baca Juga:  Pagar Nusa Jember Bantu Pemulangan Jenazah M Nur Soleh

“Silakan hubungi Kabid Pasar Disperindag Pamekasan, apalagi kejadiannya tahun 2018,” terangnya, Jumat (5/5/2023).

Kabid Pasar Disperindag Pamekasan Agus Wijaya menjelaskan bahwa pasar itu adalah wewenang pihaknya, namun, dia menyarankan untuk mengonfirmasi langsung ke Kadishub Pamekasan Akhmad Basri Yulianto yang saat ini menjabat Plt Kadisperindag.

“Saya belum bisa berkomentar banyak, sebab, saya belum pegang dokumennya, khawatir ada salah juga,” ungkapnya.

mediajatim.com berupaya menghubungi Kadishub Pamekasan Akhmad Basri Yulianto melalui pesan dan telepon WhatsApp, namun, tidak kunjung terhubung.

Pun media ini juga berusaha mengonfirmasi Ajib Abdullah, namun, tidak terhubung.(rif/ky)