MEDIAJATIM.COM, Surabaya-Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, pihaknya ingin daerahnya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah pinggiran. Dikarenakan yang terjadi saat ini, tambah Karwo, pendidikan di Jatim dari segi kualitas belum merata.
“Hal itu pula yang menjadi latar belakang pemerintah pusat mengubah aturan pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan pemprov. Langkah itu tidak lain untuk pemerataan pendidikan, agar tidak ada sekolah favorit dan ada sekolah pinggiran,” ujar Pakde Karwo—panggilan akrab Soekarwo.
Dijelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pemprov untuk pemerataan pendidikan adalah menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk SMA/SMK. Program tersebut tidak lain untuk menstandarisasi sistem ujian.
“Saat ini seluruh SMK sudah melaksanakan, tinggal SMA. Pemprov akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan kualitas pendidikan di Jatim,” ujar dia.
Selain itu, kata Karwo, kewilayahan pendidikan di Jatim sudah merata dari tengah hingga wilayah pinggiran. Namun, masih ditemukan beberapa sekolah yang dianggap kurang berkualitas.
“Kita lenyapkan stigma sekolah pinggiran. Yakni, dengan melakukan standar agar tidak ada lagi yang namanya sekolah pinggiran dan sekolah tengah. Hal itu sebagai filosofi dalam penjelasan undang-undang,” ujar Gubernur dua periode ini.
Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelimpahan wewenang SMA/SMK dari daerah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, menjadi salah satu alasan agar kualitas pendidikan di sekolah dalam satu manajemen standar.
“Peningkatan kualitas SMK dilakukan dengan menggunakan kurikulum berstandar Jerman. Selain itu, link and match industri dan SMK dijalankan serta berhasil dijadikan pilot project oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI,” paparnya.
Dia menambahkan, salah satu tantangan dalam percepatan pemerataan pendidikan adalah menculnya sekolah favorit dan sepi peminat. Hal ini harus dihapus dengan menggenjot kualitas sekolah menjadi sama baiknya. (Sule Sulaiman)
