Kata Zubaidi, apabila 8 anggota PPS yang tercatat di Sipol memang karena dicatut oleh Parpol, maka harus ada bukti kuat dari yang bersangkutan.
politik
Terkait Ribuan Pengajuan RTLH di Pamekasan, DPRKP Minta Pemdes Tak Campur Adukkan Politik dan Bantuan
“Jangan campur adukkan bantuan dengan politik, agar yang layak menerima segera menerima. Dan untuk saat ini sudah tahap survei lokasi,” ujarnya.
Jelang Pilkada 2024, KPU Sumenep: Calon Independen Harus Kantongi 65.786 Dukungan!
“Tapi bakal calon perseorangan harus menyiapkan lebih dari batas minimal. Sebab, saat verifikasi bisa saja ada yang gugur atau tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor,” ungkapnya, Senin (6/5/2024).
Dana Banpol di Sumenep Naik 2 Kali Lipat, Pemkab Anggarkan Rp1,9 Miliar untuk 10 Parpol
“Jadi untuk besarannya tiap parpol belum diketahui, sebab kan belum ada keputusan resmi, sehingga tidak diketahui suara yang diperoleh,” ungkapnya, Jumat (22/3/2024).
Terseret Dugaan Jual Beli Suara PPK Guluk-Guluk, KPU Sumenep: Sekarang Semuanya Politis!
“Hari ini semuanya politis, mudah-mudahan tuduhan itu salah,” ungkapnya kepada awak mediajatim.com, Kamis (7/3/2024).
ASN Bangkalan yang Ikut Deklarasi Prabowo-Gibran Belum Disanksi, Inspektorat: Nunggu Pelimpahan Berkas!
“Karena sampai sekarang saya belum menerima berkas pelimpahan kasusnya. Berkasnya masih di Bawaslu. Mereka (Bawaslu, red.) masih punya waktu 14 hari,” ungkapnya, Selasa (12/12/2023).
Lantik Pj Sekda Pamekasan, Masrukin Minta Jalin Komunikasi yang Baik dengan DPRD
“Pak Pj Sekda harus melakukan komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah. Hal ini perlu kami sampaikan karena ini hal yang krusial di penghujung tahun. Tugas di depan mata adalah menyusun RAPBD 2024 dengan kondisi keuangan yang tidak ideal dan serba kurang,” jelasnya, Jumat (17/11/2023).
Viral Video Kades Aeng Panas Kampanye PDIP, BEM STKIP PGRI Sumenep Minta Bawaslu Bertindak Tegas
“Bawaslu Sumenep harus turun tangan untuk menindak tegas Kepala Desa Aeng Panas tersebut,” ungkapnya, Jumat (3/11/2023).
KPU dan Pemkab Sampang Tabrak Deadline Penekenan NPHD Pilkada 2024
“Saat ini kami juga masih mengecek lampiran-lampiran yang harus dilengkapi, dan tetap berkoordinasi dengan TAPD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang,” ungkapnya, Kamis (2/10/2023).
138 BUMDes di Sampang Belum Berbadan Hukum, DPMD Sebut Politik Desa Jadi Hambatan Utama
Perbedaan haluan politik desa, kata Jufri, membuat kepengurusan BUMDes menjadi lemah. Sehingga susah untuk dibadanhukumkan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.