Banner Iklan Media Jatim

APBD Sampang Akan Dipangkas Rp50 Miliar setiap Tahun untuk Bayar Utang Pembangunan JLS

JLS Sampang
(Ongky Arista UA/Media Jatim) Warga melintas di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Sampang.

Sampang, mediajatim.com — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Sampang hingga kini belum melakulan kajian terhadap dampak ekonomi pascapembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Anggota Komisi III DPRD Sampang Abdus Salam meminta pemerintah melakukan kajian dampak positif JLS bagi sektor ekonomi masyarakat.

Salinan dari atas dedikasinya selama 5 tahun, menggagas banyak terobosan, menciptakan program-program lompatan dan berguna bagi masa depan Pamekasan_20230925_204820_0000
20230925_204733_0000
20230925_203345_0000

“Kalau tidak dikaji secara detail, maka kami tidak mengetahui, apakah berdampat positif atau tidak bagi masyarakat, harus ada evaluasi,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Selasa (6/6/2023).

Baca Juga:  Antisipasi Pencemaran Sungai, DLH Pamekasan Akan Bina Pelaku UMKM Batik Kelola Limbah Kimia

Di sisi lain, kata politisi Demokrat itu, proyek jalan yang menelan dana Rp199 miliar tersebut merupakan hasil dari berutang melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

atas dedikasinya selama 5 tahun, menggagas banyak terobosan, menciptakan program-program lompatan dan berguna bagi masa depan Pamekasan_20230925_173636_0000
Salinan dari atas dedikasinya selama 5 tahun, menggagas banyak terobosan, menciptakan program-program lompatan dan berguna bagi masa depan Pamekasan_20230925_193350_0000
Salinan dari atas dedikasinya selama 5 tahun, menggagas banyak terobosan, menciptakan program-program lompatan dan berguna bagi masa depan Pamekasan_20230925_231001_0000

“Setiap tahun APBD Sampang harus dipangkas kurang lebih Rp50 miliar untuk bayar utang, makanya harus dijelaskan, hal apa yang mesti diperbaiki dan sebagainya, bukan malah terkesan acuh tak acuh terhadap kajian detailnya,” paparnya.

Sementara Kepala Bappeda Litbang Sampang Umi Hanik Laila menjelaskan bahwa kajian terkait JLS hubungannya dengan peningkatan sektor ekonomi masyarakat tidak dilaksanakan sebab terkendala anggaran.

Baca Juga:  Harga Garam Anjlok, BKNU dan LPPNU Pamekasan Minta Pemerintah Berpihak kepada Petani!

“Anggaran kami sangat terbatas, dan belum jelas kapan akan dilakukan kajian,” ungkapnya kepada mediajatim.com, Selasa (6/6/2023).

Merujuk kepada peruntukannya, lanjut Hanik, pembangunan JLS diorientasikan pada peningkatan produktivitas masyarakat di sektor perumahan, perdagangan dan jasa.

“Anggaran kajiannya dimasukkan dalam program-program prioritas lainnya, sehingga kami tidak bisa memastikan kapan akan mengkaji secara detail di sektor peningkatan perekonomian ini,” pungkasnya.(rif/ky)