Sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya memandang pengembangan layanan Trans Jatim sebagai bagian dari transformasi besar sistem transportasi publik di Jawa Timur. Kebijakan ini bukan sekadar menghadirkan bus antarkota dengan standar pelayanan yang lebih baik, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas wilayah, menekan disparitas harga dan akses, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, termasuk di Pulau Madura.
Sejak beberapa koridor awal beroperasi dan menunjukkan tren okupansi yang stabil, Trans Jatim semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Integrasi rute Surabaya–Bangkalan menjadi fondasi penting bagi konektivitas Madura dengan pusat ekonomi Jawa Timur. Kini, rencana perluasan layanan menuju Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep menjadi langkah strategis berikutnya.
Perluasan ini bukan hanya soal penambahan trayek, tetapi tentang membuka simpul-simpul ekonomi baru di sepanjang jalur tersebut, mempercepat mobilitas tenaga kerja, pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, serta masyarakat umum yang selama ini bergantung pada moda transportasi konvensional.
Dari sisi ekonomi, kehadiran transportasi publik yang terjangkau dan terjadwal akan menekan biaya perjalanan masyarakat. Efisiensi biaya transportasi berdampak langsung pada daya beli dan produktivitas. Bagi pedagang dan pelaku usaha kecil di Madura, kemudahan distribusi barang dan akses pasar akan memperluas jangkauan usaha mereka.
Sektor pariwisata di Sumenep dan wilayah pesisir Madura juga berpotensi terdorong karena aksesibilitas yang lebih baik selalu berbanding lurus dengan peningkatan kunjungan. Dengan konektivitas yang semakin solid, Madura tidak lagi diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi Jawa Timur.
Namun demikian, dinamika di lapangan tidak bisa diabaikan. Para sopir angkutan umum lokal yang selama ini melayani trayek antar kecamatan maupun antar-kabupaten tentu memiliki kekhawatiran akan potensi penurunan penumpang. Kekhawatiran ini wajar dan harus dipahami secara empatik. Oleh karena itu, pendekatan yang dibangun tidak boleh bersifat substitutif, melainkan integratif.
Konsep feeder atau angkutan pengumpan menjadi solusi rasional agar angkutan lokal tetap beroperasi dan bahkan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi terintegrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi ini tidak menghilangkan mata pencaharian, tetapi justru membuka peluang peningkatan kapasitas dan kesejahteraan.
Pandangan ini juga sejalan dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang dalam berbagai kesempatan menyampaikan dukungan terhadap pengembangan Trans Jatim hingga seluruh wilayah Madura. Mereka menilai bahwa pemerataan layanan transportasi publik adalah bagian dari keadilan pembangunan antarwilayah.
Para legislator mendorong agar ekspansi rute tidak berhenti di Bangkalan, tetapi menjangkau Sampang, Pamekasan, dan Sumenep secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur, dukungan anggaran, serta perlindungan terhadap pelaku transportasi lokal. Pengawasan legislatif juga diarahkan agar implementasi di lapangan berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Saya melihat momentum ini sebagai peluang strategis mempercepat integrasi ekonomi kawasan. Ketika akses transportasi semakin baik, mobilitas sumber daya manusia meningkat, arus barang lebih lancar, dan interaksi antarwilayah semakin intens.
Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat daya saing Madura dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar kota besar. Tantangannya adalah memastikan proses transisi berjalan kondusif, dialog dengan para sopir angkutan tetap terbuka, serta kebijakan yang diambil benar-benar inklusif.
Pengembangan Trans Jatim ke Sampang, Pamekasan, dan Sumenep pada akhirnya bukan hanya proyek transportasi, melainkan investasi sosial dan ekonomi. Jika dikelola dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, DPRD, operator, dan masyarakat, maka moda ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan baru di Madura tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang selama ini telah berkontribusi dalam sistem transportasi lokal.(*)
_____
*penulis adalah Deaz Terengganu, ASN Pemprov Jatim.
