Situbondo, mediajatim.com — Indeks Kesetaraan Gender (IKG) di Kabupaten Situbondo tercatat di angka 0,390. Angka ini menunjukkan partisipasi perempuan di ruang publik, utamanya di kancah politik, masih minim.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo Imam Hidayat mengatakan, salah satu indikator utama dalam penilaian IKG adalah keterwakilan perempuan di parlemen atau di jajaran DPRD.
“Keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat sedikit, kurang dari 30 persen. Ini yang membuat IKG Situbondo belum mencapai angka nol,” ungkapnya, Senin (18/5/2026).
Imam mengaku sering melaksanakan edukasi terkait pentingnya partisipasi perempuan di ruang publik, utamanya di bidang politik.
“Kami rutin melakukan sosialisasi kepada kalangan perempuan agar terlibat dalam dunia politik, namun yang menjadi kendala seperti peran ibu rumah tangga serta keterikatan dalam rumah tangga,” jelasnya.
Menurutnya, IKG merupakan indikator penting untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
Semakin kecil angka IKG atau semakin mendekati nol, terang Imam, maka kondisi kesetaraan gender di suatu daerah dinilai semakin baik.
“IKG adalah indikator untuk mengukur ketimpangan laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan dan lain-lain,” tuturnya.
Kian hari, lanjut Imam, ketimpangan gender di Situbondo semakin berkurang. Terbukti, keterlibatan perempuan di berbagai sektor kehidupan mulai membaik.
“Angkanya terus mendekati nol. Meski ketimpangan masih ada, tetapi angkanya terus menurun,” bebernya.
Menanggapi itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Situbondo Mokhammad Badri mengatakan bahwa secara umum capaian IKG di Situbondo sudah masuk dalam kategori baik.
“Angka 0,390 itu bagus, walaupun keterwakilan perempuan di parlemen hanya sekitar 20 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut Badri menuturkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kancah politik, akses pendidikan tinggi harus dibuka lebar. “Karena kesadaran politik itu akan ada setelah pendidikan,” tutupnya.(luk/faj)
