Kasus investasi PT. Sumber Daya Bangkalan itu, tutur Fakhri, memang butuh waktu cukup lama penanganannya. Apalagi, Kejari juga mengalami keterbatasan personil.
Korupsi
Kasus Jual Beli Jabatan di Bangkalan Masuk Sidang Pemeriksaan Terdakwa, Ra Latif Minta Bawahannya Juga Dipenjara
“Klien kami mengatakan tidak pernah menerima uang dari promosi jabatan,” tuturnya.
Meski Vonis Pidananya Sudah Inkrah, Lima Tersangka Jual Beli Jabatan di Bangkalan Masih Digaji
Kepala Inspektorat Bangkalan Joko Supriono menyampaikan, status jabatan lima tersangka jual beli jabatan tersebut kini masih non aktif. “Jadi masih menerima gaji meskipun tidak penuh,” ulasnya, Jumat (19/5/2023).
Mantan Plt Kepala BKPSDA Bangkalan Sebut Uang Jual Beli Jabatan untuk Melunasi Hutang Ra Fuad
Mantan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Roosli Haryono mengungkapkan, uang hasil jual beli jabatan di lingkungan Pemkab tempat dirinya bekerja dulu, digunakan untuk melunasi hutang almarhum R. KH. Fuad Amin Imron.
Korupsi Pembangunan Tandon Air dan Paving, Kades serta Oknum ASN Bina Marga Jember Diringkus Kejaksaan
Keduanya diringkus karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) berupa pembangunan tandon air dan paving pada 2021.
8 Ketua Fraksi DPRD Jawa Timur Diperiksa KPK Terkait Korupsi Dana Hibah
Pemeriksaan dilakukan terkait pendalaman kasus dugaan korupsi dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS).
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Dana PKH, Mantan Kades Kelbung Masih Belum Ditahan
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Fahmi mengatakan, kasus korupsi yang di Desa Kelbung itu baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Namun, Samsuri menjadi satu-satunya tersangka yang masih belum ditahan.
KPK Pakai Ruang Kerja Sekda Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretariat Sementara
Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut, KPK hanya menempati ruang kerjanya, tidak dalam rangka memeriksa tempat kerjanya.
Tersangka Korupsi APBD Provinsi Jawa Timur Tak Setor LHKPN 2021, KPK: Akan Jadi Pemberat Hukuman!
Pimpinan KPK RI Johanis Tanak menyebut, LHKPN memang harus dilaporkan. “Ini akan menjadi bahan pemberat dalam tuntutan hukumnya, dan akan disampaikan nanti oleh jaksa penuntut,” jelasnya, Jumat (16/12/2022) dini hari.
Skandal Suap Dana Hibah Rp80 Miliar dan Kronologi OTT Wakil Ketua DPRD Jatim serta Kades di Sampang
Pimpinan KPK Johanis Tanak menyampaikan, empat orang tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simanjuntak (STPS), Staf Ahli STPS Rusdi (RS), Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid (AH), sekaligus Koordinator Pokmas, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.