Ada satu kegelisahan yang beberapa waktu terakhir terus muncul dalam pikiran saya.
Saya sempat ragu untuk menuliskannya. Bukan karena tidak memiliki pandangan, tetapi karena saya sadar ada banyak hal tentang Pamekasan yang belum sepenuhnya saya pahami.
Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pendatang yang sedang belajar, mencoba memahami dan mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat di Pamekasan ini.
Karena itu, tulisan ini tidak lahir dari keinginan untuk mengajari siapa pun. Apalagi merasa lebih tahu dibanding para tokoh yang selama ini saya hormati.
Selama berada di Pamekasan, saya melihat bagaimana masyarakat menempatkan kiai pada posisi yang sangat dihormati.
Bahkan, tradisi pesantren tidak berhenti di dalam ruang belajar, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dari situlah saya memahami mengapa Pamekasan begitu bangga dengan identitasnya sebagai Bumi Gerbang Salam.
Julukan itu bukan sekadar nama. Pemerintah daerah pun berusaha memperkuat identitas tersebut melalui berbagai kebijakan. Mulai dari penyelenggaraan hiburan, hingga mulai menggagas tentang konsep wisata halal.
Sebagai orang yang belajar di Pamekasan, saya sangat menghargai langkah itu. Setiap daerah tentu memiliki cara sendiri untuk menjaga wajah dan jati dirinya.
Namun, ada satu hal yang juga perlu kita lihat bersama.
Pamekasan tidak hanya memiliki cerita tentang bagaimana menjaga moral di ruang publik. Ada cerita lain yang berlangsung di wilayah-wilayah yang mungkin jarang menjadi perhatian.
***
Di kawasan perbukitan seperti Dusun Angsana dan Dusun Nong Kenek, Desa Angsanah, suara mesin bego dan truk pengangkut batu sudah menjadi bagian dari keseharian warga.
Bukit-bukit yang dahulu berdiri dengan bentuk alaminya perlahan berubah. Debu beterbangan ketika kendaraan besar melintas. Jalan-jalan desa yang menjadi akses warga ikut menerima beban dari aktivitas tersebut.
Saya tahu, persoalan ini tidak sederhana. Berkaitan dengan pekerjaan. Ada orang yang menggantungkan penghasilan dari sana. Ada kebutuhan pembangunan yang memang membutuhkan bahan tambang.
Mengambil manfaat dari alam jelas bukan sesuatu yang keliru. Tetapi, ada yang perlu ditanyakan, yakni bagaimana cara mengambilnya.
Menurut pemahaman awam saya, pembangunan bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan hari ini, tetapi juga tentang apa yang masih tersisa untuk anak cucu kita nanti.
Ketika warga mulai mengeluhkan debu, jalan rusak dan perubahan lingkungan di sekitar mereka, suara itu perlu didengar.
Bukan karena semua keluhan pasti benar tanpa perlu dikaji, tetapi karena masyarakat yang tinggal paling dekat dengan sebuah aktivitas adalah orang yang pertama merasakan dampaknya.
Barangkali di situlah kebijakan diuji. Apakah kita cukup mau mendengar suara yang datang dari pinggiran?
Sebagai orang yang tumbuh dalam tradisi pesantren, ada satu ajaran yang selalu saya ingat: manusia adalah khalifah fil ardh.
Manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, bukan sekadar mengambil apa yang ada di dalamnya.
Menjaga alam bukan berarti menolak pembangunan. Tetapi pembangunan juga tidak boleh membuat kita lupa bahwa bumi memiliki batas.
***
Dari sini saya teringat pada satu konsep sederhana yang sejak kecil dikenalkan oleh guru ngaji, yakni tumakninah
Dalam salat, tumakninah berarti berhenti sejenak. Tidak tergesa-gesa. Ada ketenangan sebelum berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya.
Namun, mungkin makna itu tidak hanya berlaku ketika seseorang berdiri di atas sajadah.
Dalam kehidupan, manusia juga membutuhkan tumakninah. Sebuah jeda untuk berpikir sebelum bertindak. Waktu untuk mendengar sebelum mengambil keputusan. Kesempatan untuk melihat akibat sebelum mengejar keuntungan.
Barangkali, yang hilang dalam pengelolaan lingkungan di Pamekasan bukan semata aturan. Bisa jadi yang hilang adalah jeda untuk merenung.
Ekonomi yang berjalan dengan tumakninah tidak hanya bertanya berapa banyak batu yang bisa diambil hari ini. Tetapi juga bertanya bagaimana udara yang dihirup masyarakat sekitar, bagaimana kondisi jalan yang dilewati warga dan bagaimana keadaan alam yang akan diwariskan.
Saya tidak menulis ini dengan membawa jawaban atas seluruh persoalan tambang di Pamekasan.
Saya sadar, ada banyak sisi yang mungkin belum saya ketahui. Ada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebijakan yang tidak sederhana.
Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menegaskan kembali, tulisan ini hanya sebuah urun rembuk dari seseorang yang belajar dan memiliki rasa hormat terhadap daerah Pamekasan ini.
Saya berharap ada ruang dialog yang lebih luas. Pemerintah, pelaku usaha, para ulama, akademisi dan masyarakat bisa duduk bersama mencari jalan terbaik.
Sebab kemajuan daerah tidak seharusnya membuat kita memilih antara ekonomi atau lingkungan. Keduanya bisa berjalan bersama jika manusia masih memiliki kebijaksanaan untuk menjaga batas.
Dengan begitu, barangkali Pamekasan tidak hanya akan dikenang dari aturan yang dibuat untuk menjaga ruang publik. Tetapi juga akan dikenang dari cara masyarakatnya memperlakukan bumi tempat mereka hidup dan bersujud.(*)
_____
*Penulis Moh. Syamsul Arifin, wartawan Media Jatim di Kabupaten Pamekasan.
