Anggota PP-Jatim Muhammad Ilham mengungkapkan, lebih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan tahun 2022, habis untuk gaji dan tunjangan ASN.
Pemerintahan
Dua ASN Bangkalan Sering Bolos, Inspektorat Belum Tentukan Sanksi
“Untuk dua staf kelurahan ini masih dalam proses sidang, belum bisa kami sampaikan detailnya,” pungkasnya.
Bupati Pamekasan Resmi Lantik Masrukin Jadi Sekretaris Daerah
Pada acara tersebut, Bupati Baddrut Tamam resmi melantik Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Nurul Widiastuti.
Rentan Terjadi Konflik, Puluhan Warga Pamekasan Tuntut Bupati Segera Laksanakan Pilkades
Tuntutan-tuntutan massa aksi ini bukan tanpa alasan. Menurut Basith, jika Pilkades terus ditunda, akan rentan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat desa.
Sambut Resepsi Satu Abad Nahdlatul Ulama, Sekolah dan Kantor di Sidoarjo “Diliburkan”
Libur tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo bernomor 065/715/438.1.3.1/2023 tentang Mekanisme Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Pengajuan Sertifikasi Halal Rendah, Kemenag dan Diskop UM Bangkalan Mengaku Sudah Lakukan Sosialisasi ke Pelaku Usaha
Kepala Bidang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Diskop UM Bangkalan Musninah menyampaikan, data pengajuan sertifikasi halal selama tahun 2022 kemarin masih bawah angka 100.
9 Tahun Absen dalam Penghargaan Adipura, DLH Bangkalan Salahkan Indikator Penilaian KLHK
Lebih lanjut Anang memaparkan, seharusnya indikator penilaian adipura itu bukan fokus pada TPA, melainkan pada penanganan sampahnya, baik di tingkat rumah tangga maupun kabupaten.
Askab PSSI Sumenep Dilantik, Bupati Harap Cetak Atlet Berdaya Saing Tinggi
Paling tidak, kata Febri, bibit-bibit pemain muda di Sumenep nanti punya wadah yang jelas untuk mengembangkan bakatnya. “Misalkan bisa ke Persu, Madura FC atau kalau hebat nanti ke Madura United,” tambahnya.
Tahap Pendaftaran Bacakades Bangkalan Akan Dimulai 15 Februari 2023
Sementara untuk pelaksanaan Pilkades di wilayah rawan konflik, kata pria yang saat ini menjabat sebagai Kasatpol PP Bangkalan itu, pihaknya masih akan berkoordinasi khusus dengan pihak kepolisian.
Kades Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Akademisi Politik UTM: Tak Ada Hubungannya dengan Kesejahteraan Rakyat
Harusnya, kata Indah, jika memang mau mensejahterakan rakyat, bukan memperpanjang masa jabatan, tapi bangunlah sistem pemerintahan desa dengan baik, akuntabel dan transparan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.