MEDIAJATIM.COM, Pamekasan – Pemilihan presiden mahasiswa (PRESMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dalam dua tahun terakhir ini terkesan tertutup, sehingga pesta demokrasi yang biasanya diikuti seluruh mahasiswa itu hanya dapat dipilih oleh beberapa orang yang ada di dalam organisasi mahasiswa (ORMAWA) saja, seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).
Menindaklanjuti hal tersebut, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Peduli Kampus (KPK) mendatangi rektor IAIN Madura, Mohammad Kosim di ruang kerjanya, Senin (10/05/2021).
“Audiensi dengan pimpinan kampus ini untuk meminta kejelasan sistem pemilihan demokrasi kampus yang terkesan tidak demokratis,” kata Ketua Umum KPK, Syuhud Syayadi Amir kepada Media Jatim.
Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IQT) ini menyesalkan pelaksanaan pemilwa yang tidak terbuka. Padahal, semestinya politik kampus tersebut menjadi momen untuk dijadikan ajang penerapan setelah belajar banyak teori di dalam kelas.
“Kami ingin semua mahasiswa dapat berpartisipasi dalam pemilihan politik, tapi cara kampus tidak demokratis, tentu kami kecewa akan hal itu,” jelas Syuhud.
Lebih lanjut Syuhud meminta pimpinan kampus untuk memastikan kongres selanjutnya agar dipublikasikan dan tidak boleh diikuti perwakilan ormawa saja.
“Kongres harus terbuka bagi seluruh mahasiswa IAIN Madura,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, kedatangan KPK bukan atas nama kelompok tertentu, tapi murni atas dasar gerakan intelektual dan aspirasi dari suara mahasiswa.
“Bagaimana kongres yang akan datang menggambarkan kongres yang tidak lagi tertutup dan harus dipublikasikan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Sekertaris KPK, Imam Turmidzi mengatakan, tidak seharusnya pimpinan kampus mengaitkan sistem demokrasi kampus dengan covid 19. Karena selama ia kuliah demokrasi kampus IAIN Madura ini memang tidak menggambarkan sebagai miniatur negara.
“Kenapa pimipinan harus mengaitkan dengan covid 19 sistem pemilihannya dibatasi, dari dulu sistem pemilihannya sudah tidak demokratis, kenapa harus ada peta politik kampus, banyak mahasiswa yang tidak tahu SEMA I itu apa, DEMA itu apa dan sebagainya,” jelas Imam.
“Jika pimpinan mengatakan memiliki kebijakan dalam memutuskan hasil kongres, kenapa kebijakannya dari kemaren tidak digunakan,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Rektor IAIN Madura, Mohammad Kosim mengatakan, pihaknya kedepan akan mengevaluasi hal tersebut. Ia merencanakan Dekan Fakultas juga akan ikut dilibatkan.
“Kami tidak pernah berfikir siapa yang jadi, kadang kami lepas kontrol terhadap mereka (forum kongres), makanya ke depan yang menjadi perhatian kita untuk dievaluasi adalah Dekan harus terlibat,” katanya.
Orang nomer satu di IAIN Madura ini juga akan menerima aspirasi dari semua mahasiswa agar menjadi masukan yang dapat dipertimbangkan.
“Selama tidak ada laporan ini ke saya, maka tidak ada tindakan, karna ini ada laporan maka akan ada tindakan, ini menjadi masukan dari KPK yang nantinya bisa disampaikan ketika kami akan memutuskan dan mempertimbangkan hasil kongres agar sesuai harapan mahasiswa,” jelas Kosim.
Sedangkan untuk mengubah sistem pemilihan di tengah jalan, kata Kosim, saat ini tidak bisa dilakukan, dikarenakan sudah terlanjur berjalan.
”Setelah ada masukan dari teman-teman mahasiswa, maka nanti bisa diubah di kongres,” lanjut Kosim menambahkan.
Ia pun mengapresiasi atas masukan yang diberikan oleh mahasiswa yang tergabung di KPK.
“Terimakasih masukannya, meskipun menjelang lebaran, kalian masih peduli terhadap kampus,” tukasnya.
Reporter: Kholisin
Redaktur: Zul
