Situbondo, mediajatim.com — Tiga pekerja mebel Jati Mas di Desa Tanjung Glugur, Kecamatan Mangaran tengah khusyuk memperhalus lekukan lemari dengan gerinda.
Suara mesin memenuhi tempat kerja tanpa pintu itu. Semacam pertanda roda ekonomi berputar cepat seperti lempengan mesin gerinda di lokasi tersebut.
Dengan tampilan khas tukang; kaos dan celana pendek. Dua di antaranya bermahkota topi. Sesekali berguyon dan suasana lebih menghangat. Jarum jam tepat di angka 10.00 WIB.
Mebel yang bersebelahan dengan rumah bernuansa merah muda itu milik Syaiful Basri. Sayangnya, mediajatim.com tidak sempat bertemu saat ke lokasi karena dia terlanjur berangkat kerja.
“Mebel Jati Mas adalah warisan dari orang tua yang harus dilanjutkan,” tuturnya, Senin (29/6/2026).
Syaiful sendiri adalah Penyuluh Agama Islam (PAI) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa.
“Saya mengelola mebel sejak 2017, kalau jadi PPPK baru 2025 kemarin dan tentu bukan hal mudah mengatur kedua pekerja tersebut,” ungkapnya
Meski demikian, dia menyakini usaha tersebut menjadi satu-satunya jalan untuk mewujudkan merdeka finansial agar tidak bergantung penuh terhadap gajinya sebagai pegawai negeri.
Dia membeberkan dua hal penting yang dipegang dalam mengelola usaha agar tidak saling mengganggu, yaitu manajemen diri dan waktu yang baik.
“Untuk tetap menjaga profesionalitas, kita perlu manajemen diri dan waktu sehingga usaha di rumah tidak mengganggu kewajiban di kantor,” ujarnya.
Syaiful juga terus memastikan kewajibannya sebagai PPPK tidak terganggu oleh usaha di rumahnya hal itu diwujudkan dengan memaksimalkan tiga orang pekerja yang membantunya.
“Kerjanya mebel tidak setiap hari, kalau di rumah kerja dan saya masuk kantor, ya istri juga bantu saya untuk mengawasi pekerjaan mebel,” bebernya.
Dia menilai untuk menjaga integritas profesi pegawai negeri harus ditunjang dengan kemandirian ekonomi berupa usaha sampingan yang tidak mengganggu kinerja dan jam kerjanya.
“Kita harus punya usaha sendiri, harus punya pondasi ekonomi yang baik sehingga bisa jaga integritas profesi, kalau orang ekonominya lemah gampang untuk menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan,” ucapnya.
Lanjutnya, pejabat harus punya pondasi ekonomi yang kuat, sehingga tidak mudah goyah oleh ujian, seperti praktik suap dan lain-lain.
“Pendapatan mebel tak tentu, tergantung model dan jumlah pesanan, kalau harga barangnya mulai dari sekitar Rp3 juta hingga Rp10 juta,” pungkasnya.(luk/fin)
